MINAHASA, SULUT – 18 April 2026 — Dugaan praktik distribusi ilegal BBM solar subsidi di Kawangkoan kini memasuki fase yang lebih panas. Nama yang disebut-sebut sebagai “ratu solar” terus bergema di tengah masyarakat, namun hingga kini belum terlihat langkah penindakan terbuka dari aparat.
Publik mulai kehilangan kesabaran.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa koordinasi dengan aparat, mulai dari tingkat Reskrim hingga pimpinan di Polres Minahasa, telah dilakukan. Tapi hasilnya? Masih nihil di mata publik.
Pertanyaan keras pun tak terbendung:
Kenapa belum ada tindakan nyata?
Apakah dugaan ini tidak cukup kuat untuk ditindak?
Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap?
Situasi makin memanas setelah muncul klaim keterkaitan pengelolaan PT SKL dengan nama Haji Farhan dan Linda. Informasi ini beredar luas, namun belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut. Kekosongan penjelasan ini justru memperbesar kecurigaan publik.
Lebih jauh, beredar pula informasi bahwa aparat di tingkat bawah disebut-sebut tidak leluasa bergerak. Jika benar, ini menjadi sinyal bahaya dalam sistem penegakan hukum.
Publik kini mulai berbicara lebih lantang:
Apakah penegakan hukum benar-benar berjalan?
Ataukah hanya berhenti pada pernyataan tanpa aksi?
Sorotan tajam mengarah ke Polres Minahasa, dan melebar ke Polda Sulawesi Utara hingga Bareskrim Polri.
Publik menuntut jawaban, bukan diam.
Jika memang tidak ada pelanggaran, jelaskan secara terbuka.
Jika ada dugaan kuat, bertindaklah tanpa kompromi.
Karena dalam situasi seperti ini,
diam bukan lagi netral—diam adalah bahan bakar kecurigaan.
Dan satu hal yang kini menjadi sorotan nasional:
apakah hukum masih berdiri tegak, atau mulai goyah di hadapan kepentingan tertentu? Red
