Kendari/Sultra 29 November 2025,Ketua gerakan pemuda Al Washliyah provinsi Sulawesi tenggara (GPA SULTRA) Muh Iksan saranani, mendesak kepada KPK RI, kejaksaan agung RI, Mabes polri RI dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal untuk segara turun langsung memeriksa semua kepala desa di kabupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi tenggara, desakan ini merupakan buntut adanya dugaan kasus ijazah palsu dan intimidasi,yang di lakukan oleh salah satu kepala desa Morombo pantai Imran Kamal kabupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi tenggara.
Ketua GPA SULTRA Muh Iksan saranani menjelaskan,dri hasil laporan masyarakat kepada kami,di kabupaten Konawe Utara,bukan hanya KASUS ijasah palsu saja, namun masih banyak dugaan kasus lainnya di antaranya ada seorang kepala desa semua aparat atau struktur pemerintahanya mulai dri sekretaris desa sampai pada pengelolah BUMDES nya merupakan keluarga kepala desa sendiri., secara logika,di pemerintahan desa ini sdah ada strategi untuk mengatur dan menguasai aset dan keuangan desa, melalui penyalugunaan wewenang,dan hari ini sdah ada laporan masyarakat yang masuk di pihak APH.
Ketua GPA SULTRA Muh Iksan saranani, secara resmi di tegas desakan kepada KPK RI, kejaksaan agung RI, Mabes polri RI dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal untuk tidak main-main Dengan kasus yang terjadi di setiap desa di seluruh Indonesia khususnya di wilayah kabupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi tenggara,kta harus pahami bahwa sdah terlalu baik negara republik Indonesia memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui dana desa Namum pada akhirnya TDK di kelola dengan baik, namun justru kepala desa berusaha menjadikan dana desa tersebut untuk menjadi ladang untuk memperkaya dirinya sendiri dan menindas rakyat nya.
Muh Iksan saranani pun mengatakan bahkan di salah satu desa kabupaten Konawe Utara,ada sekelompok masyarakat yang memprotes kebijakan kepala desa nya terkait pengelolaan dana desa,bantuan sembako beras, namun justru mendapatkan intimidasi melalui pelayanan administrasi Oleh kepala desa,sikap ini bukan hanya merugikan masyarakat namun juga merugikan negara karena menghambat proses kemajuan masyarakat.
Ketua GPA SULTRA Muh Iksan saranani, mendesak apalagi pemerintah pusat tidak merespon berita dan pengaduan ini, khusus nya desakan semua kepala desa di kabupaten Konawe Utara untuk di periksa terkait kebijakan wewenang dana desa,maka GPA SULTRA akan bekerjasama dengan Semua kader gerakan pemuda Al Washliyah yang berada di DKI Jakarta untuk melakukan demo besar-besaran di depan gedung merah putih KPK RI dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal,bahkan kalo perlu menduduki kantor pun jika ini jalanya akan kami lakukan, karena ini merupakan bentuk panggilan jihad fisabilillah dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan.
Ketua GPA SULTRA Muh Iksan saranani, desakan ini merupakan bentuk dukungan gerakan pemuda Al Washliyah Sultra terhadap program Asta cita presiden Prabowo Subianto dlam memberantas para mafia korupsi di negeri ini, negara TDK boleh lemah dan tidak boleh kalah terhadap para koruptor2 yang tidak bertanggung.
Ketua GPA SULTRA Muh Iksan saranani jga mengigatkan kepada khususnya pemerintah pusat dlam hal ini KPK RI, kejaksaan agung RI, Mabes polri RI dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal bahwa anggaran dan kekayaan Republik Indonesia ini separuhnya di turunkan melalui program dana desa di seluruh Indonesia yang di kelola langsung oleh para kepala desa,dan sdah barang pasti tingkat angka korupsi dan penyalah gunaan wewenang akan terjadi kepada semua kepala desa di seluruh Indonesia,dan khususnya apa yang sedang kami bahas dan laporkan kepala desa Morombo pantai kabupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi tenggara.
GPA SULTRA Muh Iksan saranani mendesak segera audit, panggil dan periksa kepala desa Morombo pantai kabupaten Konawe Utara dan semua kepala desa di kabupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi tenggara, KPK RI dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal turun langsung melakukan pemeriksaan kepada semua kepala desa,dan kami harap TDK ada main mata .
