Pengamat Menilai Budi Arie Justru Yang Berani Sikat Jutaan Situs Judo,STOP framing

LIPUTAN3

- Redaksi

Sabtu, 13 September 2025 - 16:27 WIB

50106 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,13/09/2025 | Aktivis dari organisasi kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menilai bahwa hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan Eks Menteri Koperasi dan Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam aktivitas judi online. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons berbagai spekulasi dan pemberitaan yang beredar di ruang publik.

“Dalam konteks hukum, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Sampai hari ini, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Budi Arie terlibat atau turut serta dalam praktik judi online,” ujar Dedi Siregar.

Kami juga mengingatkan publik untuk lebih jeli terhadap informasi yang berseliweran di media sosial, terutama yang belum terverifikasi kebenarannya. Mereka menegaskan pentingnya membedakan antara opini publik dan fakta hukum.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemberantasan judi online memang menjadi tantangan serius, tetapi kita tidak bisa serta-merta menuduh seseorang tanpa dasar hukum yang kuat. Tuduhan tanpa bukti justru bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan penegakan hukum itu sendiri,” tambah Aktivis Nasional Dedi Siregar.

Kami mendorong agar lembaga penegak hukum bekerja secara independen dan profesional, serta meminta pemerintah tetap fokus dalam upaya pemberantasan judi online secara sistemik dan transparan.

Faktanya, saat menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie telah mengambil langkah-langkah tegas, antara lain memblokir ribuan konten terkait judi online, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan yang lebih responsif. Langkah ini menjadi bukti konkret keberpihakannya kepada rakyat.

“Budi Arie tidak main-main dalam menangani judi online. Aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak moral dan ekonomi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kami melihat sangat bertolak belakang dengan apa yang beredar di media sosial; justru Budi Arie yang gesit memberantas judi online,” jelas Dedi Siregar.

Dalam masa kepemimpinan Budi Arie sebagai Menkominfo, berdasarkan data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses judi online sebanyak 3.796.902 konten atau hampir 3,8 juta konten sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Kementerian Kominfo juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.

Menurut data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, total konten judi online yang diblokir sebanyak 805.923. Rinciannya adalah sebagai berikut: periode 17-31 Juli sebanyak 30.013 konten, Agustus sebanyak 55.846 konten, September sebanyak 96.371 konten, Oktober sebanyak 293.665 konten, November sebanyak 160.503 konten, dan 30 Desember sebanyak 168.895 konten.

Kami meyakini Budi Arie tidak terlibat dalam tindak pidana judi online. Kami melihat ini sebagai upaya untuk menjatuhkan reputasi Budi Arie. Kami meminta masyarakat cermat dalam menyaring informasi dan tidak terjebak dalam narasi yang dibuat untuk menjatuhkan nama baik seseorang.

Salam hormat,
DPP LPPI
Ketua Umum
Dedi Siregar

Berita Terkait

Dihadiri Ibu Wapres RI, Puncat HUT ke-80 Persit KCK Bertema “Persit Bisa” Berlangsung Meriah
HUT ke-80 Persit KCK, Kasad Tekankan Pengabdian dan Peran Strategis Istri Prajurit
DPP LIPPI: Stop Framing Menyesatkan Terhadap Zulkifli Hasan, Narasi Negatif Itu adalah Hoaks
Jejak Hitam Faisal Amsir Usai Kuras Uang Negara, Kini Tersangka Mangsa Korban Lewat Kekerasan Seksual
PWI Laskar Sabilillah Nyatakan Dukungan Kepada Polri dalam Menjaga Harkamtibmas
Ketua Umum JARNAS Anti TPPO Mendorong Adanya Revisi Sistem Regulasi UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO
Indonesia Darurat Perdagangan Orang, JARNAS Anti-TPPO Desak Reformasi Sistemik
Bupati Labusel Genap Setahun, HIMLAB Raya Jakarta Soroti Capaian Pembangunan Labuhanbatu Selatan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 15:54 WIB

Klarifikasi Secara Humanis, Kalapas Labuhan Ruku DR. Hamdi Hasibuan S.H., M.H Diapresiasi Sejumlah Awak Media

Jumat, 8 Mei 2026 - 22:38 WIB

Lapas Perempuan Kelas IIA Medan Teguhkan Komitmen Zero Halinar melalui Apel Ikrar dan Penguatan Integritas

Rabu, 6 Mei 2026 - 23:10 WIB

Viral dan Melanggar Etik, Kompol DK Resmi Dipecat

Senin, 4 Mei 2026 - 19:37 WIB

Ketua DPW IMO Indonesia Sumut HA Nuar Erde Jadi Nara Sumber dalam Konfrensi Pers Polrestabes Medan, Tekankan Etika Penggunaan Informasi Medsos

Senin, 4 Mei 2026 - 12:56 WIB

SMKN 1 Laguboti Tampil Memukau di Expo Pendidikan Sumut 2026, Tunjukkan Inovasi dan Karakter Unggul Siswa ‎

Senin, 4 Mei 2026 - 11:30 WIB

Pesan Pagi Letkol CPM Hanri Wira Kusuma, Ajakan Bijak untuk Hidup Lebih Rendah Hati

Minggu, 3 Mei 2026 - 16:51 WIB

Mitsubishi Pajero Milik Afrizal Fadli Nasution, SE Jadi Sorotan di Blacklist Medan x AutoNation Indonesia 2026

Minggu, 3 Mei 2026 - 16:31 WIB

Kisah Haru Jemaah Haji Medan 2026: Remaja 15 Tahun Gantikan Ayah Almarhum ke Tanah Suci ‎

Berita Terbaru

ACEH BARAT DAYA

Jalan Baru TMMD di Gunung Cut Permudah Petani Angkut Hasil Panen

Selasa, 12 Mei 2026 - 17:14 WIB