Pekanbaru – Di tengah semarak tahun ajaran baru yang mulai menggeliat, satu suara mengalun lirih dari jantung Kota Bertuah: suara kepedulian terhadap anak-anak yang tak lagi memiliki ayah dan ibu, namun tetap ingin menjemput masa depan melalui pendidikan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PWMOI) Kota Pekanbaru, Aprianto, menegaskan pentingnya membuka ruang seluas-luasnya bagi anak-anak yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu untuk mengakses sekolah negeri. Ia menyampaikan hal itu dalam pernyataannya saat membuka Posko Pengaduan Pendidikan untuk masyarakat Kota Pekanbaru, Senin (30/6/2025).
Didampingi Sekretaris DPD PWMOI Kota Pekanbaru, Daeng Johan, Aprianto menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen organisasi profesi wartawan untuk mengawal hak-hak pendidikan warga kota, khususnya mereka yang terpinggirkan oleh keterbatasan ekonomi.
“Kita akan buka posko pengaduan pendidikan untuk masyarakat Kota Pekanbaru selama proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 berlangsung,” ujarnya kepada awak media.
Dalam nada yang penuh harap dan kepedulian, Aprianto mengingatkan panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Saya meminta kepada panitia SPMB Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk lebih memprioritaskan anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak yatim, piatu, dan yatim piatu untuk bisa diterima di sekolah negeri di Pekanbaru,” tegasnya.
Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika hal ini tidak diatur dan diawasi dengan baik, maka banyak anak-anak yang kehilangan orang tua atau berasal dari kalangan marjinal justru akan tersingkir karena tak mampu menanggung beban biaya pendidikan di sekolah swasta.
“Kita tidak ingin anak-anak kita, khususnya yang yatim piatu dan tidak mampu, gagal melanjutkan pendidikan hanya karena mereka tidak punya biaya untuk bersekolah di swasta,” katanya dengan nada lirih namun tegas.
Aprianto menegaskan bahwa PWMOI siap menjadi mitra pengawasan yang konstruktif demi kelancaran proses SPMB 2025 dan mengajak Dinas Pendidikan untuk membuka pintu komunikasi dan kerja sama.
“Harapan kami dari organisasi profesi wartawan yaitu PWMOI, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bisa bekerja sama bersama DPD PWMOI dalam mengawal kelancaran SPMB tahun 2025 ini. Jangan sampai ada anak yang terabaikan hanya karena sistem yang tertutup atau tidak berpihak,” ucapnya.
Dalam penutupnya, Aprianto mengingatkan bahwa hak atas pendidikan bukanlah kemurahan hati negara, melainkan jaminan konstitusional. Ia mengutip Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
“Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah pun berkewajiban membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara, tanpa kecuali,” pungkas Aprianto. (Desi)
