GAYO LUES – Anggota Legislatif dari fraksi Partai Golkar Syarifuddin SE alias Deny sebut, sudah selayaknya pemerintah melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja para pengulu se-Kabupaten Gayo Lues.
Hal itu diutarakannya mengingat banyaknya “silang sengkarut” pada program Alokasi Dana Desa yang saat ini viral diberbagai flatform media sosial.
Dikatakannya, sudah saatnya pemerintah membentuk tim khusus dan melakukan evaluasi ketat per-semester untuk menilai kinerja para pengulu tersebut. Apalagi saat ini dari 136 kampung definitif dan 12 kampung persiapan, ada sekitar 16 kampung dijabat oleh Pejabat sementara dari kecamatan.
Hal ini penting dilakukan agar pemerintah dapat melihat sejauh mana kinerja dan pengelolaan anggaran yang telah dilakukan di tingkat kampung agar tercipta pemerintahan kampung yang bersih tepat sasaran dan akuntabel, ujar mantan pengulu dua periode ini kepada awak media, Kamis (8/5/2025).
“Evaluasi kinerja pengulu bisa dilakukan setiap enam bulan sekali setelah pengelolaan anggaran baru, dengan melibatkan beberapa instansi seperti BPMK, Inspektorat, Kesbangpolinmas, BKPSDM, kemudian dari Sekretariat Daerah juga bisa melibatkan Bagian Hukum dan seterusnya. Karena kemampuan setiap pengulu tidak sama dalam mengelola anggaran. Jadi evaluasi ketat ini bisa menjadi tolak ukur kinerja mereka dalam menjalankan tiga fungsi pemerintahan, yakni mengatur, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, jika ini dilakukan secara komprehensif hampir bisa dipastikan sejauh mana tingkat kondusivitas setiap kampung. Dan diyakini evaluasi ketat ini akan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan masyarakat yang berdaya dan memiliki kesadaran tinggi. Tapi syaratnya, evaluasi ini harus dilakukan secara ketat dan serius” ujar anggota legislatif peraih suara individu terbanyak dari DPD II Partai Golongan Karya ini.
Selain itu ia juga berharap kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar segera mempercepat pemilihan pengulu serentak agar tidak ada miss komunikasi antara masyarakat dengan pengulunya. Disamping itu, pengulu definitif yang terpilih melalui pemilihan langsung biasanya akan mampu memberikan legitimasi yang kuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kampung.
Setidaknya, masa jabatan pengulu definitif akan memberikan kesempatan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan kampung yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan membuat kebijakan dan peraturan kampung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. “Dan itupun jika dilaksanakan dengan niat yang tulus, kalau tidak ya nol juga” ujar Syarifuddin kepada awak media berseloro.
Seperti diketahui ada 16 kampung pengulu nya di isi oleh pejabat sementara. Tercatat kampung Kute Sre kecamatan Blangkejeren. Kampung Cane Toa kecamatan Rikit Gaib. Kampung Pinang Rugub kecamatan Rikit Gaib. Kampung Gumpang kecamatan Putri Betung. Kampung Marpunge kecamatan Putri Betung. Kampung Ramung Musara kecamatan Putri Betung. Kampung Kute Bukit kecamatan Blang Pegayon. Kampung Anak Reje kecamatan Blang Pegayon. Kampung Uning Sepakat kecamatan Dabun Gelang. Kampung Pantan Kla kecamatan Tripe Jaya. Kampung Pintu Rime kecamatan Pining. Kampung Lesten kecamatan Pining. Kampung Pining kecamatan Pining. Kampung Pepelah kecamatan Pining. Kampung Blang Kala kecamatan Terangun. Kampung Penosan Sepakat kecamatan Blang Jerango.
Liputan: Malik Lingga/RED
