Kutacane – Pemerintah Desa Kuta Buluh, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, menggelar Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 8 Oktober 2025 ini dirangkaikan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap IV untuk bulan Oktober hingga Desember 2025.
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Kuta Buluh itu dihadiri unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), pendamping desa, pendamping lokal desa, serta puluhan warga yang mengikuti jalannya musyawarah secara aktif. Forum ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program prioritas dan kebutuhan mendesak yang akan dituangkan dalam dokumen pembangunan desa pada tahun mendatang.
Pengulu Desa Kuta Buluh, H. Muhammad Ramli, dalam sambutannya menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pembangunan desa. Ia menyampaikan bahwa musyawarah desa adalah wadah resmi untuk menampung aspirasi dari masyarakat akar rumput dan memastikan setiap rupiah Dana Desa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Melalui musyawarah ini, kita ingin memastikan bahwa program desa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi serta kebersamaan,” tegas Ramli di hadapan peserta Musdus.
Selain menyerap aspirasi, Pemerintah Desa Kuta Buluh juga menyalurkan BLT Tahap IV kepada sembilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 8.100.000. Masing-masing KPM menerima bantuan sebesar Rp 900.000 untuk periode tiga bulan, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2025.
Penyaluran dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh perangkat desa dan unsur pendamping, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan transparansi pengelolaan dana publik. Pemerintah desa berharap bantuan langsung tunai ini dapat meringankan beban ekonomi warga yang termasuk dalam kelompok rentan.
Kegiatan berjalan tertib dan lancar. Warga yang hadir turut memberikan masukan mengenai program-program desa ke depan, termasuk bidang infrastruktur, ekonomi, hingga peningkatan layanan publik. Pemerintah desa menargetkan agar hasil musyawarah dapat disusun menjadi rencana kerja yang realistis, solutif, dan berpihak pada masyarakat desa.
Melalui integrasi antara proses perencanaan terbuka dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, Pemerintah Desa Kuta Buluh menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola desa yang lebih transparan, partisipatif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
